Mengutamakan Mahasiswa Tantangan Pemimpin UMI dalam Menyelesaikan Konflik

Makassar, SAKTI NEWS - Konflik yang tengah melanda Universitas Muslim Indonesia (UMI) antara Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. (Rektor UMI) dan Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H. (Plt. Rektor UMI) telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam, terutama di kalangan mahasiswa. Surat edaran yang dirilis pada Selasa, 10 Oktober 2023, telah menciptakan kebingungan dan ketegangan di kampus ini.

Situasi perseteruan di antara Rektor dan Plt. Rektor UMI telah menciptakan dampak yang sangat merugikan para mahasiswa, yang pada dasarnya seharusnya menjadi fokus utama dalam konteks pendidikan tinggi. Kamis (12/10/2023)

Mereka merasa seperti penonton dalam drama universitas ini, dengan kebingungan dan kecemasan atas nasib pendidikan mereka yang terombang-ambing dalam ketidakpastian ini.

Aditya Sakti Nur Asbar, Ketua Umum Hidjaz SC FH-UMI, dengan bijak mengajukan permohonan kepada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, khususnya kepada Plt. Dekan FH-UMI, untuk tetap netral dalam menghadapi konflik ini.

Tujuannya adalah untuk melindungi mahasiswa, terutama mereka yang berada di Fakultas Hukum, dari kerugian yang mungkin muncul akibat konflik internal yang tidak berhubungan dengan pendidikan.

Langkah netralitas yang diambil oleh Fakultas Hukum di tengah ketegangan ini diharapkan akan memberikan rasa aman dan keyakinan kepada mahasiswa bahwa masa depan mereka tidak akan diorbankan demi kepentingan pihak lain.

Sebuah perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat di mana mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh masalah internal yang melibatkan pimpinan universitas.

Mahasiswa mengharapkan agar para pemimpin UMI, baik Rektor maupun Plt. Rektor, dapat menyelesaikan konflik ini dengan semangat kebaikan dan kemajuan universitas sebagai panduan.

Harapan ini sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi yang seharusnya berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan mahasiswa.

Selama periode konflik ini, mahasiswa juga berharap agar pihak UMI dan pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam lingkungan akademik. Hal ini penting agar proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tetap berjalan dengan lancar, tanpa gangguan yang berlebihan.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga berharap agar seluruh elemen universitas, termasuk dosen dan staf administrasi, tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pendidikan berkualitas kepada mahasiswa. Proses belajar-mengajar adalah elemen kunci dalam membentuk generasi yang berkualitas.

Mahasiswa UMI mendorong seluruh pihak untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyelesaikan konflik ini. Dalam suasana demokrasi, pendapat setiap pihak perlu dihargai dan memiliki ruang untuk disampaikan, sambil tetap menjaga kedamaian dan kesejahteraan seluruh mahasiswa dan warga UMI.

Sebagai penutup, mahasiswa berharap agar konflik ini segera diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun, terutama mahasiswa yang tidak berdosa dalam situasi ini. 

Masa depan yang lebih baik bagi UMI dapat terwujud jika semua pihak bersatu dan berfokus pada tujuan utama, yaitu memberikan pendidikan yang unggul dan membentuk generasi yang mampu berkontribusi positif pada masyarakat dan bangsa.

Sementara itu, para mahasiswa yang saat ini menjadi penonton sementara dalam konflik ini, berharap agar mereka dapat segera kembali menjadi protagonis utama dalam perjalanan pendidikan mereka. (AS)